DUMAI – Wali Kota Dumai H. Paisal, SKM, MARS menegaskan komitmen Pemerintah Kota (Pemko) Dumai untuk mempercepat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta menjaga stabilitas harga dalam rangka pengendalian inflasi di daerah.
“Inshaallah Pemerintah Kota Dumai menyatakan siap dan komitmen penuh melaksanakan arahan Bapak Wamendagri dan Gubernur Riau. Kami akan percepat realisasi APBD, optimalkan potensi ekonomi lokal, dan pastikan stabilitas harga dalam rangka pengendalian inflasi. Semua PD telah kami instruksikan untuk mempercepat administrasi dan pelaksanaan kegiatan, terutama yang berdampak langsung pada masyarakat dan untuk mengendalikan inflasi,” ujar Paisal.
Pernyataan tersebut disampaikan usai menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Pengendalian Inflasi di Provinsi Riau yang digelar di Ruang Melati Lantai III, Kantor Gubernur Riau, Kamis (16/10/2025).
Rakor dipimpin oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, dan dihadiri oleh Gubernur Riau, Abdul Wahid, para bupati/wali kota se-Provinsi Riau, serta sejumlah pejabat terkait. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mengevaluasi capaian realisasi APBD Tahun Anggaran 2025 hingga triwulan III, mengidentifikasi hambatan pelaksanaan anggaran, serta merumuskan langkah strategis guna mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan menjaga stabilitas inflasi.
Dalam paparannya, Wamendagri Bima Arya menyampaikan hasil laporan realisasi anggaran per 15 Oktober 2025 (Data Diolah Ditjen Bina Keuangan Daerah, TA 2025). Untuk Provinsi Riau, persentase realisasi belanja APBD mencapai 52,98 persen, dengan realisasi pendapatan sebesar 64,21 persen.
Khusus Kota Dumai, realisasi belanja APBD tercatat sebesar 55,42 persen dan realisasi pendapatan mencapai 62,20 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa Pemko Dumai berada pada jalur yang tepat dalam pelaksanaan program pembangunan daerah.
“Persentase realisasi yang telah mencapai di atas 50 persen pada pertengahan Oktober adalah hal yang wajar. Fokus utama saat ini adalah percepatan penyerapan anggaran belanja yang tersisa untuk menyelesaikan program dan kegiatan yang telah direncanakan hingga akhir tahun,” ucap Wamendagri Bima Arya.
Dalam arahannya, Wamendagri menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat realisasi anggaran untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
“Kita harus memastikan APBD tidak hanya menjadi dokumen anggaran, tapi menjadi instrumen transformasi ekonomi dan sosial di daerah. Realisasi belanja yang cepat dan tepat sasaran akan mendorong multiplier effect yang signifikan bagi perekonomian lokal,” tegasnya.
Selain itu, Wamendagri juga memaparkan sembilan langkah konkret yang perlu dijalankan kepala daerah dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi, di antaranya percepatan realisasi APBD, peningkatan investasi, percepatan proyek infrastruktur, dan pengendalian harga bahan pokok.
Turut mendampingi Wali Kota Dumai dalam kegiatan tersebut, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Dumai, Hendra Usman; Sekretaris BPKAD, Jeki Ermansyah; Kepala Bidang Perbendaharaan, Sri Destuti; serta Kepala Bidang Anggaran, Reza Fakhrian Effendy.**
