KATAPERS.COM — DUMAI – Proses perekrutan tenaga kerja di Kota Dumai kembali menjadi sorotan. Kali ini, dugaan ketidaktransparanan rekrutmen mencuat di PT Inti Benua Perkasa (IBP) yang beroperasi di Kelurahan Lubuk Gaung, Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai,Jumat(29/05/26).
Berdasarkan pantauan di lapangan, sejumlah pekerja yang bekerja di perusahaan tersebut diduga berasal dari luar daerah Dumai. Kondisi ini memicu keresahan masyarakat setempat karena dinilai tidak memberikan ruang yang cukup bagi tenaga kerja lokal untuk memperoleh pekerjaan di daerahnya sendiri.
Selain persoalan perekrutan, masyarakat juga menyoroti minimnya informasi lowongan pekerjaan yang diumumkan secara terbuka kepada warga sekitar. Hal tersebut memunculkan dugaan bahwa proses penerimaan tenaga kerja tidak berjalan secara transparan dan berkeadilan.
Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan DPD KNPI Kota Dumai, Nuzul Arif, S.Ip angkat bicara terkait persoalan tersebut. Ia menilai keberadaan investasi di Kota Dumai seharusnya mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat lokal, terutama dalam membuka lapangan pekerjaan.
“Kalau perusahaan masuk ke Dumai tetapi tenaga kerja lokal justru tersisih, maka patut dipertanyakan keberpihakan investasi tersebut kepada masyarakat daerah. Jangan sampai masyarakat hanya menjadi penonton di negeri sendiri,” tegas Nuzul Arif.
Menurutnya, perusahaan yang beroperasi di Dumai wajib mengedepankan prinsip keterbukaan dalam perekrutan tenaga kerja dan memberikan prioritas kepada masyarakat tempatan yang memiliki kemampuan sesuai kebutuhan perusahaan.
Nuzul juga menyoroti dugaan upah pekerja yang disebut-sebut berada di bawah standar Upah Minimum Kota (UMK) Dumai. Ia meminta pemerintah dan instansi terkait segera turun tangan melakukan pengawasan secara serius.
“Ini persoalan serius. Jangan sampai ada perusahaan yang menikmati keuntungan besar di Dumai tetapi mengabaikan hak-hak pekerja. Jika benar upah berada di bawah UMK, maka itu jelas melanggar aturan dan tidak boleh dibiarkan,” ujarnya dengan nada keras.
Ia menegaskan, DPD KNPI Kota Dumai akan terus mengawal persoalan ketenagakerjaan tersebut agar masyarakat lokal tidak dirugikan oleh masuknya investasi di daerah.
“Kami meminta Disnaker dan pemerintah daerah jangan tutup mata. Lakukan evaluasi terhadap perusahaan-perusahaan yang tidak transparan dalam perekrutan tenaga kerja. Investor yang datang ke Dumai harus membawa manfaat nyata bagi masyarakat, bukan justru mematikan harapan pencari kerja lokal,” pungkasnya.
